Aceh – Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIV yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Aceh melaksanakan kegiatan visitasi ke Kabupaten Aceh Utara melalui dialog daring bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
Dialog ini diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara, didampingi para Asisten, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan BPS Aceh Utara. Diskusi berlangsung hangat dan terbuka, membahas kondisi riil pembangunan desa serta tantangan mendasar yang masih dihadapi.
Berdasarkan paparan, angka kemiskinan di Aceh Utara masih cukup tinggi, yakni 16,11% atau setara 104.490 jiwa. Selain itu, keterlibatan tenaga kerja lokal pada industri besar seperti PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Arun LNG masih rendah, sementara program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dinilai belum sepenuhnya terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah. Keterbatasan infrastruktur seperti jalan produksi, irigasi, serta akses desa yang kerap terisolir akibat banjir juga menjadi hambatan serius.
Meski demikian, Aceh Utara memiliki potensi besar pada sektor perkebunan (sawit, pinang, kakao, karet, kelapa), perikanan, hingga wisata alam dan religi. Jika dikelola dengan pendekatan hilirisasi, digitalisasi, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), sektor-sektor tersebut berpeluang besar menjadi motor penggerak ekonomi rakyat.
Sebagai tindak lanjut, Peserta PKN II LAN Aceh merumuskan beberapa rekomendasi prioritas, antara lain:
- Pembangunan infrastruktur adaptif dan mitigasi bencana;
- Penguatan kelembagaan ekonomi desa (BUMG/koperasi) sebagai penggerak produk lokal;
- Pengembangan sektor unggulan cepat tumbuh seperti perikanan tambak, hilirisasi pinang, dan wisata berbasis masyarakat;
- Percepatan digitalisasi desa melalui literasi digital, pemasaran online, dan perluasan jaringan internet;
- Diversifikasi sumber daya alam secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang berpihak pada masyarakat.
Rekomendasi ini juga menekankan pentingnya sinergi lintas OPD, kemitraan pentahelix (pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dayah, media, dan komunitas digital), serta penguatan kapasitas SDM lokal melalui vokasi dan pendampingan UMKM.
Melalui dialog daring ini, Peserta PKN II berharap rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi masukan konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam menyusun kebijakan pembangunan. Dengan kepemimpinan visioner, tata kelola yang transparan, dan kolaborasi multipihak, Aceh Utara diyakini mampu menurunkan angka kemiskinan sekaligus mempercepat transformasi ekonomi secara berkelanjutan.
